Selain terhadap Politikus PDIP Mardani Maming, KPK Cegah Pihak Swasta

Selain terhadap Politikus PDIP Mardani Maming, KPK Cegah Pihak Swasta

Jakarta

KPK membenarkan telah mengajukan permohonan pencegahan terhadap dua orang terkait kasus perkara yang tengah diusut. Dua orang yang dicegah itu adalah politikus PDIP Mardani H Maming dan satu orang yang masih belum disebutkan identitasnya.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (20/6/2022).

Dari informasi yang dihimpun detikcom, satu orang yang dicegah tersebut berasal dari pihak swasta.

Ali menambahkan saat ini pihak KPK telah mengebut pengumpulan dan perlengkapan alat bukti dalam pengusutan perkara korupsi. Ali memastikan akan memberikan perkembangannya secara berkala.

“Saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud,” ujarnya.

“Setiap perkembangan akan selalu kami sampaikan,” lanjutnya.

Kabar pencegahan terhadap Mardani Maming sebelumnya dikonfirmasi oleh Ditjen Imigrasi. Mardani juga dikabarkan telah berstatus sebagai tersangka KPK. Bendahara Umum PBNU ini juga sudah dicekal ke luar negeri.

“Betul (pencekalan Mardani H Maming) berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 des 2022,” kata Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dimintai konfirmasi, Senin (20/6/2022).

“(Berstatus) tersangka,” sambungnya.

Pencegahan ini merupakan permintaan dari KPK. Selanjutnya, Mardani akan dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Untuk diketahui, Mardani sebelumnya telah diperiksa KPK pada Jumat (3/6) lalu. Saat itu, Mardani mengaku diperiksa KPK terkait masalah dengan pemilik PT Jhonlin Group, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

“Ya saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan, tapi intinya saya hadir di sini ini permasalahan saya dengan Haji Syamsudin atau Haji Isam pemilik Jhonlin. Terima kasih,” kata Mardani kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/6).

Mardani enggan menyebutkan detail perkaranya. Dia juga enggan menyebutkan apa saja yang telah ditanyakan oleh KPK.

Selain itu, kuasa hukum Mardani juga sempat menjelaskan soal pemeriksaan Mardani di KPK. Dia mengatakan Mardani dimintai keterangan terkait izin usaha pertambangan.

“Kaitannya dengan pengalihan IUP,” kata Ahmad di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/6).

Ahmad meminta KPK juga memeriksa pemilik PT Jhonlin Group, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, dalam penyelidikan ini. Dia menyebut Haji Isam ada kaitan langsung atau tidak langsung dalam kasus ini.

“Tambahan data dan informasi termasuk mengajukan permohonan agar Haji Isam, Samsudin Arsad, juga turut diambil keterangannya, karena baik secara langsung atau tidak langsung dalam kaitan perkara ini. Haji Isam juga sempat memfasilitasi,” katanya.

Lihat juga Video: Firli Minta Penjabat Jauhi Korupsi: Kalau Tidak, Siap-siap Ditangkap!

[Gambas:Video 20detik]

(mae/mae)

Disclaimer: Konten dan gambar berasal dari sumber news.google.com.
Jika anda keberatan silakan ajukan penghapusan artikel dengan menghubungi kami melalui email Tim Berita Link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.