Eks Pengurus Ungkap Alasan Khilafatul Muslimin Tak Terapkan Pancasila

Eks Pengurus Ungkap Alasan Khilafatul Muslimin Tak Terapkan Pancasila
Jakarta

Khilafatul Muslimin disebut menentang pemerintahan yang sah karena tidak berlandaskan ideologi Pancasila dalam menjalankan organisasinya. Eks pengurus mengungkap alasan mengapa Khilafatul Muslimin tak mengajarkan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya.

“Kita memang akui, kita kemarin memang mencoba merekrut teman-teman underground sehingga kita tidak terapkan nilai-nilai Pancasila,” kata eks Amir Khilafatul Muslimin Wilayah Bekasi Raya, Djhonny Pahamsah alias Abu Salma, saat ditemui di Bekasi, Kamis (23/6/2022).

Sebab, kata Abu Salma, banyak dari anggotanya merupakan ‘kaum underground‘ yang anti-pemerintah. Menurutnya, dengan bersikap ‘netral’, Khilafatul Muslimin bisa mencegah ‘kaum underground‘ melakukan tindakan radikalisme.

“Karena kita melihat ada sahabat sahabat kita seperti anti dengan pemerintah. Makanya kita fasilitasi untuk netral supaya kita bisa dekat dengan mereka supaya mereka bisa kita rekrut dan mereka tidak ada keinginan yang macam-macam. Misal teman-teman yang anti-Pancasila, underground, terafiliasi dengan ISIS,” kata dia.

“Mereka biasanya kalau kita netral tidak bermain politik praktis, tidak terlalu dekat dengan pemerintah, kita mudah untuk rekrutmennya. Ini sebetulnya visi-misi yang kita jalani,” imbuhnya.

Abu Salma juga bicara soal mengapa pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para santri. Ke depan, ia berjanji mengubah sistem pendidikan di ponpes tersebut.

“Karena ini sifatnya jadi satu akhirnya terbawa arus tidak ada pembelajaran itu. Itu kemarin juga sudah disampaikan terkait visi-misi ini. Dan akhirnya yang sudah ada di sini pun tidak dapat pelajaran itu. Ke depan akan kita ubah,” ujarnya.

Abu Salma menepis anggapan Khilafatul Muslimin tidak cinta terhadap negara. Abu mengklaim Khilafatul Muslimin sudah mempraktikkan bela negara.

“Ini sebenarnya hanya satu persoalan tidak pasang bendera dilihat tidak cinta. Ini memang dilihat ada miskomunikasi. Cinta kepada negara cinta kepada presiden, bukan hanya berarti pasang bendera. Kita nggak komplain kebijakan presiden saja itu sudah cinta. Tapi kan di sana kadang beda nilainya,” kata dia.

Selain itu, hal lain yang menjadi alasan tidak diajarkannya Pancasila hingga hal kenegaraan lainnya, yaitu karena konsep yayasan tersebut bersifat pesantren konvensional.

Kalau kemarin dalam badan hukum modern tapi kita dorong ke gratis. Makanya nggak nyambung. Itu di situlah tidak sinkron. Saya pikir kalau ini badan hukum tradisional, kalau harus diajarkan nilai formal kenegaraan menjadi sebuah perintah kita laksanakan. Tapi kalau tradisional mengacu pada tradisi ya tidak diajarkan kenegaraan,” jelasnya.

Namun, menurut Abu, pihaknya belum mengetahui soal ketetapan aturan pesantren konvensional. Sebab, kata dia, Kemenag sendiri belum mengeluarkan aturan terkait teknis dan pelaksanaan hal tersebut.

“Saya sendiri belum memahami ketetapan tradisional seperti apa. Kemenag belum memberikan job desk-nya. Yang saya tahu Kemenag, pemerintah mengeluarkan tahfiz rumah Qur’an, tetapi teknis dan berapa pelajaran saya juga belum paham,” tuturnya.

Baca di halaman selanjutnya: eks pengurus meminta Abdul Qadir Baraja dibebaskan.

Disclaimer: Konten dan gambar berasal dari sumber resmi.
Jika anda keberatan silakan ajukan penghapusan artikel dengan menghubungi kami melalui email Tim Berita Link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.