Diancam Tak Dapat Bantuan Sosial, Lansia Penerima PKH Terpaksa Ikut Vaksin

Diancam Tak Dapat Bantuan Sosial, Lansia Penerima PKH Terpaksa Ikut Vaksin

Berita Link – Kabar kurang sedap mewarnai program vaksinasi Covid-19 yang begitu gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Pasalnya program vaksinasi Covid-19 diduga disertai dengan adanya ancaman kepada warga, hingga warga pun terkesan ‘dipaksa’ untuk bervaksin.

Salah satu ancaman yang cukup jadi pembicaraan adalah terkait akan dicabutnya bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal ini pun disampaikan oleh salah seorang peserta vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Pemko Banjarmasin di Museum Wasaka, Rabu (9/3/2022) yakni Kurniasih.

“Informasinya kalau penerima PKH tidak divaksin, tidak bisa mengambil uang bantuan,” ujar Kurniasih yang kerap mendampingi orangtuanya tercatat mengambil uang bantuan dari program PKH ini.

Adanya ancaman ini pun diakui oleh Kurniasih, lantas membuat ibunya yang sudah lansia akhirnya memutuskan untuk bervaksin.

“Mama itu sebenarnya tidak mau divaksin, tapi karena takut tidak dapat akhirnya ikut bervaksin. Karena takutnya bantuannya dihapuskan, dan informasinya dari petugas yang melakukan pendataan,” jelasnya.

Kurniasih pun mengaku sempat melihat ada warga yang mengambil uang bantuan namun ternyata belum bervaksin.

“Ada teman mama divaksin di tempat saat mau mengambil duit bantuan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kurniasih pun mengaku juga ada ancaman bantuan pendidikan untuk anak yakni berupa Program Indonesia Pintar (PIP) juga dihapus apabila orangtuanya tidak bervaksin.

“Ada juga informasi kalau mamanya tidak divaksin, maka bantuan sekolah juga dihapus dari sekolah,” katanya.

Warga lainnya asal Sungai Gampa, Kelurahan Banua Anyar, Ardiansyah mengaku juga sempat mendengar kabar adanya pencabutan bantuan sosial apabila belum bervaksin.

“Tapi benar atau tidaknya saya tidak tahu. Dan informasinya memang harus bervaksin dahulu, baru bisa mengambil atau menerima bantuan. Minimal vaksin pertama,” katanya.

Dikonfirmasi awak media terkait adanya ancaman ini, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Iwan Ristianto memastikan tidak ada pencabutan bantuan seperti yang diisukan tersebut.

“Tidak ada. Siapa yang bilang seperti itu ? Kasihan kalau sampai dicabut. Kami tidak ada arahan dari pusat untuk itu, dan kami pun tidak ada juga mengarahkan ke pendamping PKH untuk melakukan seperti itu,” katanya.

Iwan pun menjelaskan untuk menonaktifkan penerima bantuan bansos haruslah meminta izin ke kementerian.

“Untuk menonaktifkan kan harus izin ke kementerian, apalagi jika masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.

Meskipun demikian, Iwan pun berharap masyarakat bisa menyukseskan program vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah tak terkecuali Pemko Banjarmasin.

“Kita berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini, dan ini perlu,” tutupnya.

Terpisah PLT Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Nuryadi pun memastikan sejauh ini tidak ada aturan pencabutan bantuan bagi siswa meskipun orangtuanya belum bervaksin.

“Selama ini tidak ada aturan seperti itu. Tapi kita berharap kesadaran masyarakat untuk bervaksin, agar bisa meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.