Beri Izin Nikah Beda Agama, PN Surabaya Perintahkan Dukcapil Jaksel Catat

Beri Izin Nikah Beda Agama, PN Surabaya Perintahkan Dukcapil Jaksel Catat

Jakarta

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama pasangan Islam dan Kristen. Namun dalam amar putusan terdapat kejanggalan di putusan tersebut. Apa itu?

Hal itu tertuang dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Disebutkan pemohon adalah calon pengantin pria, RA dan calon pengantin wanita, EDS. RA beragama Islam dan EDS beragama Kristen. Keduanya menikah sesuai agama masing-masing pada Maret 2022.

Tapi saat hendak mencatatkan ke Dinas Catatan Sipil ditolak. Keduanya lalu mengajukan penetapan ke PN Surabaya agar diizinkan menikah beda agama. Lalu apa kata PN Surabaya?

“Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya,” demikian bunyi penetapan yang diketok oleh hakim tunggal Imam Supriyadi yang dikutip detikcom, Selasa (21/6/2022).

Namun meski peristiwa perkawinan di Surabaya dan pemohon memohon dicatat di Dukcapil Surabaya, tapi hakim Imam Supriyadi malah memerintahkan pernikahan itu dicatat di Dukcapil Jaksel. Berikut amarnya:

Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Lalu mengapa tiba-tiba PN Surabaya meminta pernikahan itu dicatatkan di Jaksel? Di pertimbangan putusan itu tidak disebutkan. Padahal, pemohon meminta agar pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Sekedar diketahui, Imam Supriyadi membolehkan kedua pasangan beda agama itu menikah dengan alasan:

1. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf ( a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
2. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;
5. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

6. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;
7. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat- syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;
10. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Simak juga ‘Pernikahan Stafsus Jokowi Ayu Kartika di Mata MUI’:

[Gambas:Video 20detik]

(asp/mae)

Disclaimer: Konten dan gambar berasal dari sumber resmi.
Jika anda keberatan silakan ajukan penghapusan artikel dengan menghubungi kami melalui email Tim Berita Link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.